Harian Kompas, Selasa 22 Mei 2018
Pasca reformasi 1998, sejumlah anak muda yang menjadi penggiatnya memutuskan bergabung ke partai politik, maju dalam pemilihan umum dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang 20 tahun lalu harus menerobos penjagaan untuk bisa ‘menduduki’’ gedung wakil rakyat, kini punya kursi harfiah untuk diduduki di gedung beratap hijau tersebut.
Mantan aktivis 1998 yang kini menjadi anggota DPR antara lain Budiman Sudjatmiko, Ardian Napitupulu, dan Masinton Pasaribu. Mereka jadi anggota DPR dari Fraksi PDI-P. Lalu ada Desmond J Mahesa yang memilih Partai Gerindra, serta Fahri Hamzah yang menjadi anggota legislatif melalui PKS.
Salah satu alasan yang sering disampaikan mengapa mereka masuk ke DPR adalah karena nilai-nilai yang dicita-citakan saat reformasi tak cukup jika hanya diperjuangkan dari luar sistem. “Saya ingin tahu bagaimana kondisi di dalam. Apakah selamanya saya menjadi aktivits parlemen jalanan atau parlemen formal dan mencoba membuat perbedaan ? Meski ternyata, setelah saya ada di dalam saya kaget,” ujar Desmond.
Mantan korban penculikan pada periode 1997-1998 ini lalu memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Desmond hanya tersenyum saat ditanyakan tentang alasannya memilih Gerindra sebagai kendaraan politiknya.
“Sejauh ini, Partai Gerindra masih sesuai dengan semangat idealisme saya. Untungnya, sampai detik ini, partai ini belum jadi penguasa. Kalau berkuasa, entah bagaimana, kalau kita semua tahu, power trends to corrupt (kekuatan cenderung korup),” ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Desmond, dia dan rekan-rekan mantan aktivis 1998, saat ini tak lagi bergerak dalam satu jalan perjuangan. Ia mengibaratkan perbedaan jalan politik antara para mantan aktivis itu ibarat memilih untuk memeluk suatu agama. Agama adalah jalan untuk mencapai tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Agama yang dipeluk bisa saja berbeda, tetapi tujuan semua agama itu satu dan sama.
Demikian pula, ujarnya, dalam perjalanan politik para mantan aktivis itu. Sikap politik mereka pada saat ini bisa berbeda mengikuti garis partai masing-masing, tetapi tujuannya satu. “Kami berbeda jalan, tetapi tujuannya untuk menjalankan dan menegakkan konstitusi,” katanya. Masinton Pasaribu yang memutuskan bergabung dengan PDI-P, mengaku tidak jarang berbeda pendapat dengan rekan-rekannya mantan aktivis 1998 yang kini bergabung di partai lain. “Perbedaan itu hanya dalam cara. Saya meyakini, tujuan kami masih sama, yaitu merealisasikan cita-cita reformasi,” ujarnya.
Idealisme dan cita-cita reformasi yang melekat di setiap mantan aktivis, menurut dia, tak akan hancur. Namun, ia mengakui, dalam beberapa kasus, terpaksa diredam karena ada kepentingan politik praktis sebaga konsekuensi bergabung dengan partai.
Hal itu membuat para mantan aktivis yang sekarang menjadi politisi, sering kali dinilai gagal menjadi agen perubahan atas suara penengah yang rasional di panggung politik. “Sekarang harus ada yang kami dahulukan sebagai anggota partai. Setelah jadi politisi, bukan pemilik partai, kita harus ikut apa kesepakatan partai. Bukan berarti idealisme hilang, tetapi ini memang hal yang tak mudah,” ujarnya.
Sejumlah mantan aktivis tersebut, seringkali juga terlihat bergerak menjauh dari cita-cita reformasi. Masinton, misalnya, menjadi salah satu anggota DPR yang aktif di panitia angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat panitia angket ini bekerja, KPK tengah sibuk mengusut kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik yang di duga juga melibatkan sejumlah anggota DPR.
Langkah KPK yang dibentuk di era reformasi ini, banyak dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita reformasi, yaitu membersihkan penyelenggaraan negara dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Apa yang saya lakukan di panitia angket bukan untuk melemahkan KPK. Melalui panitia angket itu, saya ingin agar KPK tidak semata mengandalkan penindakan. Sebab, itu tidak cukup KPK harusnya lebih mengedepankan pembuatan sistem pencegahannya,” katanya.
Agenda.
Desmond mengatakan, tantangan saat ini adalah bagaimana menyamakan agenda reformasi bersama, meski berbeda kubu politik. Apalagi, masih banyak tuntutan reformasi yagn belum tercapai hingga kini.
“Kita tahu tujuan, cita-cita dan idealismenya masih sama di kepala. Namun, sejujurnya, menyamakan agenda bersama sulit dilakukan karena ruangnya juga hampir tidak ada,” katanya. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito melihat minimnya warna baru dari kehadrian aktivis di partai dari legislatif, tak lepas dari ketiadaan mandat kolektif dari tempat mereka berasal. Seandainya para mantan aktivis itu masuk ke partai dan legislatif dengan ditopang oleh organisasi tempat mereka berasal, mereka akan didukung oleh kelompoknya saat perjuangan cita-cita reformasi dari dalam sistem.
“Dengan kondisi tanpa mandat itu, kini saat aktivis berusaha memperjuangkan cita-cita reformasi dalam iklim yang ada di partai dan legislatif, lebih pada improvisasi pribadi. Tanpa di topang akar di mana dia dulu berasal,” kata Arie.
Akibatnya, mereka berjuang sendiri dan tak heran jika larut oleh arus besar pragmatisme di partai dan legislatif.
Pramoedya Ananta Toer dalam novel Anak Semua Bangsa pernah menulis, sepandai-pandainya ahli, yang berada dalam kekuasaan bodoh, akan ikut jadi bodoh. Sudah 20 tahun berlalu sejak lembar pertama reformasi dibuka. Apakah kita akan membiarkan diri larut dalam kekuasaan bodoh itu atau bergerak menyamakan langkah perjuangan dan menuntaskan asa reformasi yang dulu dicita-citakan ?
There’s lots of blogs and sites on the Web that are just like mine, but the difference between them and my blog is that I create and post my own content. If there’s an edit that isn’t featured here on the site, it means that I don’t have it. Plain and simple. I won’t go elsewhere to posts content that isn’t done by me. Call me narcissistic but I’m retentive like that. So please collecting my gratitude post from here and here. Enjoy . . . .!
 |
| 20 tahun Reformasi. Waktu Membuat Mereka Berbeda |
Pasca reformasi 1998, sejumlah anak muda yang menjadi penggiatnya memutuskan bergabung ke partai politik, maju dalam pemilihan umum dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang 20 tahun lalu harus menerobos penjagaan untuk bisa ‘menduduki’’ gedung wakil rakyat, kini punya kursi harfiah untuk diduduki di gedung beratap hijau tersebut.
Mantan aktivis 1998 yang kini menjadi anggota DPR antara lain Budiman Sudjatmiko, Ardian Napitupulu, dan Masinton Pasaribu. Mereka jadi anggota DPR dari Fraksi PDI-P. Lalu ada Desmond J Mahesa yang memilih Partai Gerindra, serta Fahri Hamzah yang menjadi anggota legislatif melalui PKS.
Salah satu alasan yang sering disampaikan mengapa mereka masuk ke DPR adalah karena nilai-nilai yang dicita-citakan saat reformasi tak cukup jika hanya diperjuangkan dari luar sistem. “Saya ingin tahu bagaimana kondisi di dalam. Apakah selamanya saya menjadi aktivits parlemen jalanan atau parlemen formal dan mencoba membuat perbedaan ? Meski ternyata, setelah saya ada di dalam saya kaget,” ujar Desmond.
Mantan korban penculikan pada periode 1997-1998 ini lalu memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Desmond hanya tersenyum saat ditanyakan tentang alasannya memilih Gerindra sebagai kendaraan politiknya.
“Sejauh ini, Partai Gerindra masih sesuai dengan semangat idealisme saya. Untungnya, sampai detik ini, partai ini belum jadi penguasa. Kalau berkuasa, entah bagaimana, kalau kita semua tahu, power trends to corrupt (kekuatan cenderung korup),” ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Desmond, dia dan rekan-rekan mantan aktivis 1998, saat ini tak lagi bergerak dalam satu jalan perjuangan. Ia mengibaratkan perbedaan jalan politik antara para mantan aktivis itu ibarat memilih untuk memeluk suatu agama. Agama adalah jalan untuk mencapai tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Agama yang dipeluk bisa saja berbeda, tetapi tujuan semua agama itu satu dan sama.
Demikian pula, ujarnya, dalam perjalanan politik para mantan aktivis itu. Sikap politik mereka pada saat ini bisa berbeda mengikuti garis partai masing-masing, tetapi tujuannya satu. “Kami berbeda jalan, tetapi tujuannya untuk menjalankan dan menegakkan konstitusi,” katanya. Masinton Pasaribu yang memutuskan bergabung dengan PDI-P, mengaku tidak jarang berbeda pendapat dengan rekan-rekannya mantan aktivis 1998 yang kini bergabung di partai lain. “Perbedaan itu hanya dalam cara. Saya meyakini, tujuan kami masih sama, yaitu merealisasikan cita-cita reformasi,” ujarnya.
Idealisme dan cita-cita reformasi yang melekat di setiap mantan aktivis, menurut dia, tak akan hancur. Namun, ia mengakui, dalam beberapa kasus, terpaksa diredam karena ada kepentingan politik praktis sebaga konsekuensi bergabung dengan partai.
Hal itu membuat para mantan aktivis yang sekarang menjadi politisi, sering kali dinilai gagal menjadi agen perubahan atas suara penengah yang rasional di panggung politik. “Sekarang harus ada yang kami dahulukan sebagai anggota partai. Setelah jadi politisi, bukan pemilik partai, kita harus ikut apa kesepakatan partai. Bukan berarti idealisme hilang, tetapi ini memang hal yang tak mudah,” ujarnya.
Sejumlah mantan aktivis tersebut, seringkali juga terlihat bergerak menjauh dari cita-cita reformasi. Masinton, misalnya, menjadi salah satu anggota DPR yang aktif di panitia angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat panitia angket ini bekerja, KPK tengah sibuk mengusut kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik yang di duga juga melibatkan sejumlah anggota DPR.
Langkah KPK yang dibentuk di era reformasi ini, banyak dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita reformasi, yaitu membersihkan penyelenggaraan negara dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Apa yang saya lakukan di panitia angket bukan untuk melemahkan KPK. Melalui panitia angket itu, saya ingin agar KPK tidak semata mengandalkan penindakan. Sebab, itu tidak cukup KPK harusnya lebih mengedepankan pembuatan sistem pencegahannya,” katanya.
Agenda.
Desmond mengatakan, tantangan saat ini adalah bagaimana menyamakan agenda reformasi bersama, meski berbeda kubu politik. Apalagi, masih banyak tuntutan reformasi yagn belum tercapai hingga kini.
“Kita tahu tujuan, cita-cita dan idealismenya masih sama di kepala. Namun, sejujurnya, menyamakan agenda bersama sulit dilakukan karena ruangnya juga hampir tidak ada,” katanya. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito melihat minimnya warna baru dari kehadrian aktivis di partai dari legislatif, tak lepas dari ketiadaan mandat kolektif dari tempat mereka berasal. Seandainya para mantan aktivis itu masuk ke partai dan legislatif dengan ditopang oleh organisasi tempat mereka berasal, mereka akan didukung oleh kelompoknya saat perjuangan cita-cita reformasi dari dalam sistem.
“Dengan kondisi tanpa mandat itu, kini saat aktivis berusaha memperjuangkan cita-cita reformasi dalam iklim yang ada di partai dan legislatif, lebih pada improvisasi pribadi. Tanpa di topang akar di mana dia dulu berasal,” kata Arie.
Akibatnya, mereka berjuang sendiri dan tak heran jika larut oleh arus besar pragmatisme di partai dan legislatif.
Pramoedya Ananta Toer dalam novel Anak Semua Bangsa pernah menulis, sepandai-pandainya ahli, yang berada dalam kekuasaan bodoh, akan ikut jadi bodoh. Sudah 20 tahun berlalu sejak lembar pertama reformasi dibuka. Apakah kita akan membiarkan diri larut dalam kekuasaan bodoh itu atau bergerak menyamakan langkah perjuangan dan menuntaskan asa reformasi yang dulu dicita-citakan ?
 |
| 20 tahun Reformasi. Waktu Membuat Mereka Berbeda |
There’s lots of blogs and sites on the Web that are just like mine, but the difference between them and my blog is that I create and post my own content. If there’s an edit that isn’t featured here on the site, it means that I don’t have it. Plain and simple. I won’t go elsewhere to posts content that isn’t done by me. Call me narcissistic but I’m retentive like that. So please collecting my gratitude post from here and here. Enjoy . . . .!
No comments:
Post a Comment